Plt Asisten II Babel Sambut Baik Sosialisasi AXIOO Tech Day 2024 Tingkatkan Penggunaan Produk Lokal

Sumber : Bangka Pos

BANGKAPOS.COM, BANGKA - AXIOO Indonesia bersama PT Aneka Produk Nasional menggelar Sosialisasi AXIOO Tech Day 2024, di Swissbel Hotel Pangkalpinang, Kamis (30/5/2024).

Sosialisasi yang dilakukan oleh produsen teknologi asal Indonesia ini dihadiri langsung oleh Plt Asisten II, Setda Babel Hartono mewakili Pj Sekda Babel Fery Afrianto yang juga menjadi narasumber.

Pemerintah Provinsi Kep. Babel menyambut baik kegiatan ini. Program peningkatan penggunaan produk-produksi dalam negeri merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri.

"Hal tersebut bertujuan untuk memberikan multiplier effect meningkatkan lapangan pekerjaan menggerakkan sektor ekonomi lain serta menumbuhkan industri kecil menengah di dalam negeri," ujar Hartono.

Ia menjelaskan kebijakan penggunaan produk dalam negeri merupakan amanat dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikrotik usaha kecil dan koperasi.

Dalam amanat tersebut, lanjut dia dengan mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang atau jasa untuk menggunakan produk usaha mikro usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Kemudian untuk penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling sedikit 25 persen.

Di mana penjumlahan nilai PKN dan nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) minimal 40 persen.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan presiden dalam rangka mensukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

"Oleh karena itu dengan adanya aturan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah maka ke depan para pejabat pembuat komitmen (PPK) serta tim teknis dalam penyusunan anggaran pada saat menyusun kebutuhan kantor agar lebih memperhatikan dan memperhitungkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan bobot manfaat perusahaan (BMP)," terangnya.

Di dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 juga menekankan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah saat ini tidak sekedar mencari harga termurah dari penyedia titik pengadaan barang atau jasa saat ini diukur dari aspek kualitas.

Jumlah waktu biaya dan penyediaan (value for money) artinya setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang atau jasa dalam rangka mewujudkan value for money.

"Sebagai bahan gambaran dapat kita lihat besaran anggaran belanja pengadaan barang atau jasa pemerintah di wilayah Babel memiliki potensi yang cukup besar. Berdasarkan data sistem rencana umum pengadaan tahun 2024 per 1 April 2024 tercatat besaran anggaran belanja pengadaan untuk Pemprov Kep. Babel sendiri lebih kurang sebesar Rp1,2 triliun dengan komitmen pengadaan produk dalam negeri sebesar 99 persen," ulasnya.

Data tersebut kata Hartono, belum termasuk besaran anggaran belanja pengadaan di pemerintah kabupaten atau kota dan juga instansi vertikal lainnya.

Oleh karena itu dengan porsi anggaran yang cukup besar tersebut diharapkan pengelolaannya dapat dilakukan secara efektif efisien dan akuntabel.

"Maka dari itu peran PPK sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dari awal sampai akhir untuk mendapatkan barang yang terbaik di samping itu kualitas pengadaan barang atau jasa juga ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme personil UKPBJ dalam melaksanakan proses pemilihan penyediaan baik oleh pekerja atau pejabat pengadaan di mana proses pengadaan barang atau jasa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan," jelasnya.

Acara ini merupakan momentum untukmemperluas jaringan pasar bagi pemerintah untuk mendapatkan produk terbaik sesuai dengan rencana kebutuhan sehingga diharapkan perangkat daerah atau instansi lainnya dapat lebih mudah dan banyak mengetahui update produk terbaru dan mendapatkan solusi terkait pengadaan barang atau jasa berbasis TKDN yang dibutuhkan.